PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN FISIKA

Posted: 18 Juni 2011 in Uncategorized

A.      Pendahuluan

1.        Latar Belakang

Tingkat korupsi suatu negara dapat diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Data tahun 2009 menunjukan bahwa Indonesia berada pada papan bawah dengan dengan Indek Persepsi Korupsi (IPK) 2,8. Skala IPK mulai dari 1 sampai 10, semakin besar nilai IPK suatu negara maka semakin bersih negara tersebut dari tindakan korupsi. Dari data yang diperoleh dari Transparency International Corruption Perception Index 2009 tersebut, IPK Indonesia sama dengan negara lainnya pada urutan 111 seperti Algeria, Djibouti, Egypt, Kiribati, Mali, Sao Tome and Principe, Solomon Islands dan Togo. Angka ini menyimpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang belum lepas dari persoalan korupsi (Devanda, 2010).

Maraknya pemberitaan media mengenai korupsi sudah berlangsung lebih dari 10 tahun praktis dengan tiada henti-hentinya, beberapa contoh pemberitaan mengenai korupsi yang kini paling sering muncul salah satu diantaranya mengenai salah satu pejabat pajak. Pemberitaan ini telah banyak menyulut kontroversi dan gerakan anti-Gayus di kalangan masyarakat, sebagai salah satu wujud protes atas tindakan korupsi yang telah menjadi semacam kebiasaan di negeri ini. Pemberantasan korupsi di Indonesia oleh lembaga pemerintah saat ini dilakukan oleh beberapa institusi, antara lain Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi), Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP, dan melalui lembaga non-pemerintah, misalnya media massa dan organisasi massa. Namun, mengingat begitu beratnya tugas lembaga-lembaga tersebut dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis karang korupsi yang telah merajalela.

Salah satu cara yang paling efektif dalam pemberantasn korupsi adalah melalui pendidikan. Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa.

Pendidikan Anti Korupsi tidak perlu diimplementasikan ke dalam mata pelajaran tersendiri, karena dapat diintegrasikan dalam pelajaran. Namun, selama ini, pendidikan anti korupsi baru dapat diimplementasikan ke dalam pelajaran-pelajaran sosial, salah satunya PPKn. Sebagaimana diungkapkan oleh Fajar (2009),  “Implementasi pembelajaran pendidikan antikorupsi (PAK) yang akan diselipkan dalam mata pelajaran kewarganegaraan.” Hal yang belum diperhatikan adalah bahwa pembelajaran anti korupsi juga dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran sains, khusunya Fisika. Karena, Fisika bukan sekedar pelajaran teori, namun mengandung nilai filosofis yang jika diintegrasikan dalam pembelajaran dapat mempengaruhi kognitif siswa, dan menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Perubahan pola pikir akan mempengaruhi tingkah laku. Hal ini yang serupa diungkapkan oleh Aswandi (2009), “Pikiran-pikiran yang lahir dari otak mengendalikan dan menentukan hampir semua yang terjadi pada diri seseorang. … Dengan mengubah aspek dalam fikirannya, manusia bisa mengubah aspek luar kehidupan mereka.”

Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal.

 

2.    Tujuan dan Manfaat

a.       Tujuan

1)   Untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa.

2)   Memberikan pembelajaran Fisika yang lebih bermakna, dan berguna dalam kehidupan sosialnya.

b.      Manfaat

1)   Bagi Tenaga pendidik dan kependidikan dapat dijadikan referensi membelajarkan sikap anti korupsi melalui pembelajaran Fisika

2)   Bagi siswa dapat memperoleh pembelajaran Fisika yang penuh makna dan memperoleh pendidikan anti korupsi yang akan berguna bagi kehidupan masa depannya.

B.       Gagasan

Tindak pidana korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”, yang artinya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut (H.M. Arsyad Sanusi, 2009).

Sukasah Syahdan (2007) dalam tulisan eseinya tentang korupsi menjelaskan bahwa tindak korupsi adalah tindakan rasional, disengaja dan bertujuan. Mohamad Hatta (dalam Ravie Ramadhan, 2010) lebih dari setengah abad yang lalu mengatakan, korupsi ini adalah penyakit sosial yang membudaya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi bukan semata milik strata atas dalam jajaran pemerintahan dan sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas sebab sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak dan mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Beberapa penelitian menunjukkan betapa terpuruknya citra bangsa ini. Peringkat citra “negara (ter)korup” nyaris selalu melekat sepanjang tahun (H.M. Arsyad Sanusi, 2009).

Singkatnya, korupsi bisa terjadi di negara mana saja, baik di negara-negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju. Ulul Albab (2009) mengatakan bahwa korupsi juga terjadi baik di negara yang sistem pemerintahannya demokratis maupun yang otoriter. Begitu banyak studi dan bahasan tentang korupsi yang dilakukan oleh beberapa disiplin ilmu, maka literatur yang membahas tentang korupsi sangat banyak, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, “Corruption and Reform”, “Crime, Law and Social Change”, “Indian Journal of Public Administration”, “Journal of Law and Society” serta masih banyak lagi yang lainnya.

Setiap pemerintahan baru selalu berjanji akan memberantas korupsi. Akan tetapi, setelah kekuasaan itu berjalan, korupsi tidak juga berkurang, bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan. Berikut perkembangan upaya pemberantasan korupsi “gaya normatif” dari waktu ke waktu, yaitu:

  1. 1.      Era Orde Lama

Pada era ini, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Adapun perangkat hukum yang digunakan adalah Undang-undang Keadaan Bahaya dengan produknya yang diberi nama Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara).

  1. 2.      Era Orde Baru

Pada pidato kenegaraan, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pj Presiden, di depan anggota MPRS menjelang Hari Kemerdekaan RI tangal 16 Agustus 1967, menyalahkan rezim orde lama yang tidak mampu memberantas korupsi, sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

  1. 3.      Era Pasca Orde Baru

Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

 

Selain upaya pemberantasan korupsi di atas, ada pula pemberantasan korupsi model Shleifer dan Vishny dalam Corruption, Quarterly Journal of Economics (1993). Model yang ditawarkan Shleifer dan Vishny tergolong “aneh”, sebab beliau menawarkan pemberantarasan korupsi justru melalui “transaksi korup”. Pemberantasan korupsi model Shleifer dan Vishny ini mengasumsikan birokrat pemerintah menyajikan penawaran terbatas pada suatu rentang hak yang berguna (seperti bermacam lisensi yang dipersyaratkan untuk membangun suatu usaha). Kesimpulan dari model yang ditawarkan Shleifer dan Vishny ini sangat sederhana, yakni tidak serta merta dapat mengurangi angka korupsi secara drastis, namun setidaknya akan mampu membuat jera pelaku-pelaku korupsi dan pada akhirnya diharapkan akan mampu meminimalisir terjadinya korupsi.

Di samping itu, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) sebagai lembaga pemberantasan korupsi, selain tugasnya memberantas korupsi di Indonesia juga memiliki berbagai program pencegahan tindakan korupsi. Salah satunya dengan memberikan pendidikan anti korupsi di lembaga penyelenggara pemerintahan, kemasyarakatan, dan sekolah-sekolah, mengajak para praktisi pendidikan untuk dapat menggelar pelatihan anti korupsi serta workshop gerakan anti korupsi bagi para guru.

Menurut Ryan Utama, Staf Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Borneo Tribune (17 Januari 2009), satu-satunya cara agar korupsi bisa diberantas, yaitu dengan menghilangkan mentalitas berprilaku korupsi di masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan korupsi ini harus dilakukan mulai dari siswa SD sampai Mahasiswa, sebab mendidik merupakan suatu pekerjaan membentuk karakter yang dapat dilakukan sejak dini. Peserta didik sebagai agen-agen pelopor pemberantasan korupsi di masyarakat terutama di lingkungan sekolah. Para peserta didik ini diharapkan memiliki sensitifitas terhadap adanya indikasi korupsi yang sewaktu-waktu dapat terjadi di lingkungan sekolah. Pendidikan korupsi selain penting bagi peserta didik, juga dapat menilai pendidikan korupsi ini harus diberikan pada para guru di sekolah.

Menurut Aswandi (2009), perilaku korupsi merupakan perilaku kehilangan rasa malu. Untuk itu, mendidik rasa malu harus dilakukan sejak dini oleh keluarga, pemerintah dan masyarakat justru jauh lebih efektif dari pada menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran di sekolah. Pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada dengan perbaikan strategi pembelajaran yang berdimensi pendidikan moral. Jika pendidikan anti korupsi dijadikan mata pelajaran, pasti akan ada penilaian angka 1 sampai 10 terhadap mata pelajaran anti korupsi. Apabila dalam praktiknya ada siswa yang mendapat nilai 10 dalam mata pelajaran anti korupsi. Kemudian suatu saat murid tersebut berprilaku korupsi. Hal ini akan menjadi tidak logis. Jelas, jika mereka telah dinyatakan lulus dari pendidikan non formal anti korupsi tersebut, apakah sertifikat atau ijazah yang dimilikinya dapat dijadikan bukti formal bahwa mereka menjadi pemimpin yang tidak korupsi.

Erry Riyana, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada seminar “Menciptakan Generasi Anti Korupsi” dalam rangka Dies Natalis Fakultas llmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menilai pembentukan kurikulum antikorupsi yang direncanakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) adalah mubazir. Kurikulum bisa jadi membebani siswa atau mahasiswa. Terlebih kurikulum yang ada saat ini sudah sangat berat bagi para peserta didik.

Sementara itu, pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dede Mariana mengatakan, pemerintah harus memiliki kemauan dan terobosan dalam menciptakan generasi yang pada saatnya kelak memiliki budaya antikorupsi. Dalam hal ini, diperlukan pemikiran seragam satu generasi bahwa korupsi adalah perbuatan hina, tercela, dan kejam. Oleh karena itu, harus ada pendidikan anti korupsi yang formal di tiap tingkatan pendidikan, namun perlu perencanaan yang matang sebelum diimplementasikan. Pendidikan antikorupsi tidak akan efektif jika dilakukan sistem yang sudah terkontaminasi budaya korupsi.

Pendidikan sebagai tugas imperatif manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah bisa mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. The perfect man (insan kamil) merupakan manusia yang memiliki performance jasmani yang sehat dan kuat, otak yang cerdas dan pandai, serta kualitas spiritual yang baik (Ahmad Tafsir, 1992). Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan. Kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara intensif. Sumiarti (2007) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi bisa digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifkasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Menurut analisis penulis, menangani tindak pidana korupsi melalui pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan yang menciptakan moralitas utama sebagai upaya penanaman pondasi moral bahwa korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dianggap sebagai penghambat kegiatan ekonomi tetapi juga akan merusak bangunan moral kemasyarakatan, demokrasi dan tatanan kenegaraan. Untuk itu, pendidikan anti korupsi tidak menjadi mata pelajaran tersendiri tetapi diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dengan berbagai strategi penerapannya. Pembelajaran antikorupsi yang dimaksudkan oleh penulis juga tidak harus memaparkan apa itu korupsi dan bagaimana contoh tindakan koruptif, tetapi mengajarkan dan mendidik nilai-nilai positif yaitu jujur, berani, peduli, sederhana, bertanggung jawab, adil, disiplin, dan gigih. Pada dasarnya, tujuan pendidikan antikorupsi ini diharapkan dapat menghasilkan duta anti korupsi yang bertugas memberikan pencerdasan bahaya korupsi di sekolah masing-masing, sehingga ke depannya para generasi muda tersebut akan menjadi pemimpin bangsa yang anti korupsi.

Fisika sebagai ilmu yang mempunyai nilai-nilai filosofis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran antikorupsi dapat pula diintegrasikan dalam mata pelajaran Fisika, misalnya termodinamika, usaha dan energi, hukum II Newton, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi mekanik, persamaan Bernoulli, hukum I Kirchoff, dan persamaan Snellius.

Termodinamika sebagai cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain dapat memberikan contoh praktik gerakan antikorupsi, misalnya Proses Adiabatik: , artinya perubahan energi dalam sistem akan bertambah ketika sistem menerima usaha/kerja, sehingga usahanya bernilai negatif (Young & Freedman. 1999). Ini dapat dianalogikan, kenaikan jabatan dalam instansi pemerintah atau swasta berbanding lurus dengan usaha/kerja negatif yang dilakukan yakni korupsi. Semakin tinggi jabatan, maka semakin ada peluang untuk melakukan usaha/kerja negatif (korupsi). Selain itu, Asas Black:  , artinya energi yang dilepaskan suatu benda tidak akan hilang, tetapi diterima oleh benda lain dalam jumlah yang sama (Young & Freedman. 1999). Ini dapat dianalogikan dalam pembelajaran bahwa jumlah uang  yang diberikan kepada seseorang sebagai perantara dapat disampaikan ke penerima uang tersebut dalam jumlah yang sama.

Dalam Fisika usaha didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya itu (Young & Freedman. 1999). Secara umum dirumuskan bahwa W = F . s, dengan W (work) sebagai dampak, F (force) sebagai kekuasaan dan s (perpindahan) sebagai perilaku. Usaha ada yang bernilai positif dan negatif. Adapun usaha yang bernilai positif apabila gaya yang dilakukan searah dengan perpindahan, sedangkan usaha bernilai negatif apabila gaya diberikan berlawanan arah dengan perpindahan atau sebaliknya. Usaha bernilai negatif dapat dianalogikan apabila seseorang memiliki kekuasaan seseorang dalam suatu jabatan tertentu dan dalam jabatan tersebut dia melakukan perilaku yang negatif salah satunya perilaku korupsi, maka dampak yang ditimbulkan akan berbanding lurus dengan kekuasaan dan tingkat perilaku negatifnya.

Dalam hukum II Newton menjelaskan tentang dinamika partikel yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dan penyebabnya (Young & Freedman. 1999). Pada hukum II Newton menyebutkan bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan massa dan percepatannya yang dirumuskan F = m.a, dengan F (force) adalah gaya yang dianalogikan sebagai kekuasaan, m (mass) adalah massa yang dianalogikan sebagai money (uang), dan a (acceleration) adalah percepatan yang dianalogikan sebagai attitude (sikap). Dalam hal ini, kita mendeskripsikan bahwa force (kekuasaan) yang kita miliki harus dapat mengelola harta/keuangan (money) yang dititipkan kepada kita dengan gaya yang searah dengan budi pekerti/akhlak yang baik, sehingga praktiknya diharapkan kita tidak melakukan penyimpangan terhadap money (uang) tersebut yang tidak searah dengan attitude (budi bekerti/akhlak).

Pada persamaan Bernoulli, yaitu

atau dimana pada persamaan Bernoulli ini digunakan untuk aliran tunak tidak kental yang tidak termampatkan (Halliday,1977); hukum kekekalan energi mekanik yaitu jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif (tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif), energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap (kekal). Artinya, energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik sistem pada posisi awal (Young & Freedman,1999);  hukum kekekalan momentum linear yang dinyatakan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem (Young & Freedman,1999); hukum I Kirchoff merupakan hukum kekekalan muatan yang menyatakan bahwa jumlah muatan yang mengalir tidak berubah, artinya laju muatan (kuat arus) yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan (kuat arus) yang meninggalkan titik cabang (Young & Freedman. 1999); dan persamaan Snellius tentang pembiasan untuk dua medium, yaitu , dimana  adalah indeks bias medium 1 dan  adalah indeks bias medium 2 (Young & Freedman. 1999). Beberapa materi Fisika yang telah dijabarkan tersebut dapat juga dianalogikan dalam pembelajaran bahwa jumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai perantara dapat disampaikan ke penerima uang tersebut dalam jumlah yang sama atau analogi lainnya terkait pembelajaran antikorupsi dalam Fisika.

Optimalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam budaya edukatif seperti contoh di atas sangat urgen untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Pembentukan budaya tersebut tentu harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua unsur yang berada dalam komunitas edukatif. Dalam prosesnya peserta didik harus di dorong agar mampu membebaskan dirinya dari sikap tidak rasional yang menundukkan dirinya secara absolut pada kepentingan kekuasaan yang tidak amanah dan istiqomah. Selain itu, gerakan antikorupsi dapat di mulai dari lingkungan sendiri dengan menerapkan langkah-langkah taktis dan strategis yang bersifat antisipatif.

Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai filosofis antikorupsi yang terkandung pada materi-materi Fisika di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Fisika.  Dengan demikian, pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Fiska merupakan sebuah solusi efektif dalam meminimalisir  problema dekadensi korupsi yang marak dewasa ini dan diharapkan menjadi sebuah inovasi untuk mengembalikan “roh” pendidikan yang  mengalami distorsi dan menciptakan insan akademis yang cerdas intelektual, emosional, spritual, membangun karakter peserta didik yang berintegritas serta kuat yang menjadi modal peradaban bangsa yang unggul ke depannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dan gerakan nasional serempak, agar spirit pendidikan yang selama ini terserabut bisa diutuhkan kembali. Rekonstruksi kurikulum nasional, optimalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam komunitas pendidikan dapat terwujud jika pemerintah dan seluruh komunitas pendidikan mau menjadi sosok terdepan, bersatu-padu dan berpartisipasi aktif mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

 

C.    Simpulan

Korupsi telah bekerja secara sistematis, terstruktur, dan merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat termasuk kecerdasan emosional dan spiritual rakyat, bahkan menghancurkan human dan social capital bangsa. Perlawanan atas korupsi dapat dilakukan dengan berbagai upaya legal, sosial serta dapat dilakukan dari titik manapun. Dasar dari konsekwensi ini adalah alasan pertarungan melawan korupsi harus diletakkan pada arah dan bagian dari gerakan sosial antikorupsi, dimana proses pendidikan sebagai agen pembiasaan, pembelajaran dan peneladanan menjadi bagian terpenting dari gerakan sosial yang dimaksud.

Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam hidupnya sekarang dan atau yang akan datang. Dalam praktiknya, kurikulum sebagai perangkat mata pelajaran dan guru selaku manajer kegiatan pembelajaran (instructional manager) sangat berperan dalam mengarahkan pendidikan menuju arah/tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu, dirasakan penting jika pendidikan sebagai gerakan antikorupsi, khususnya dalam pembelajaran sains.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi tidaklah diajarkan dalam satu bentuk mata pelajaran khusus, tetapi dapat diintegrasikan dalam materi ajar. Pembelajaran antikorupsi yang dimaksudkan adalah tidak harus memaparkan apa itu korupsi dan bagaimana contoh tindakan koruptif, tetapi mengajarkan dan mendidik nilai-nilai positif yaitu jujur, berani, peduli, sederhana, bertanggung jawab, adil, disiplin, dan gigih.

Fisika adalah salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Pada ilmu Fisika terdapat hukum-hukum, asas dan persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu sebab dan akibat yang terjadi di alam. Hukum, asas dan persamaan tersebut berlaku universal, sehingga dalam sains terdapat suatu keteraturan yang mengatur fenomena alam. Keteraturan-keteraturan inilah yang menjadi nilai filosofis, bahwa segala sesuatu di alam diciptakan secara teratur dan seimbang. Apabila keseimbangannya terganggu, maka dapat menyebabkan kerusakan/dampak ke sistem lainnya. Keseimbangan-keseimbangan tersebut banyak ditemui misalnya dalam Azas Black, Persamaan Bernoulli, Persamaan Snellius, Hukum Pascal, hukum kekekalan energi mekanik, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan momentum sudut hingga ke persamaan reaksi inti. Nilai-nilai filosofis tentang keseimbangan inilah yang harus dibelajarkan kepada siswa, apabila keseimbangan terganggu maka akan ada dampak yang terjadi yang dapat merugikan kehidupan di alam. Melalui filosofi keseimbangan alam siswa dibelajarkan bahwa di alam tidak terdapat perilaku korupsi. Nilai inilah yang selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosialnya kelak. Oleh karena itu, pembelajaran antikorupsi dapat pula diintegrasikan dalam mata pelajaran Fisika, misalnya termodinamika, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi mekanik, hukum pascal, hukum I Kirchoff, dan persamaan Snellius.

Pada dasarnya, tujuan pembelajaran antikorupsi ini diharapkan dapat menghasilkan duta anti korupsi yang bertugas memberikan pencerdasan bahaya korupsi di sekolah masing-masing, sehingga ke depannya para generasi muda tersebut akan menjadi pemimpin bangsa yang anti korupsi. Selain itu, pembelajaran antikorupsi melalui sains ini merupakan sebuah solusi efektif dalam meminimalisir  problema dekadensi korupsi yang marak dewasa ini dan diharapkan menjadi sebuah inovasi untuk mengembalikan “ruh” pendidikan yang  mengalami distorsi dan menciptakan insan akademis yang cerdas intelektual, emosional, spritual, membangun karakter peserta didik yang berintegritas serta kuat yang menjadi modal peradaban bangsa yang unggul ke depannya.

 

 DAFTAR PUSTAKA

_______    _. 2010. Korupsi. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi. Diakses pada tanggal 20 Januari 2011

_______. 2011. Korupsi di Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Januari 2011

Albab, Ulul. 2009. A to Z Korupsi: Menumbuhkembangkan Spirit Antikorupsi, , Cetakan Pertama. Jaringpena: Surabaya.

Andi, Nur Tata. 2009. Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. Borneo Tribune:Pontianak

Aswandi. 2009. Pendidikan Anti Korupsi. PII & LSM-LSC: Pontianak. Hlm 12.

Devanda, Berry. 2010. Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi. http://www.berrydevanda.com/2010/02/kurikulum-pendidikan-anti-korupsi.html Diakses pada tanggal 20 Januari 2011

Fajar, Arnie. 2009. Pembelajaran Anti Korupsi Tuntut Kreatifitas Guru. http://fikirjernih.blogspot.com/2009/10/pembelajaran-anti-korupsi-tuntut.html. Diakses pada tanggal 20 Januari 2011

Gemari Edisi 97/Tahun Gemari X/Pebruari 2009 hlm 59. Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini

Mochtar Buchori, “Pendidikan Antikorupsi”, dalam artikel di Kompas, 21 Februari 2007

Nye, J.S., 1967. American Political Science Review, Vol LXI, No. 2.

Pramusinto, Agus. 2000. Paradoks-paradoks pemberantasan korupsi.  Perencanaan pembangunan .Jakarta

Resnick, Halliday. 1977. Fisika jilid 1 edisi ketiga. Jakarta: Erlangga. Hlm. 586.

Sanusi, M. Arsyad. 2009. Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009. Hlm 83,90.

Seputar Indonesia. 2010. Kurikulum Antikorupsi Mubazir. hlm 5 kolom 2 kamis 30 september 2010

Shleifer, A. and Vishny, R.W. 1993 , “Corruption”, Quarterly Journal of Economics Vol 108 No 3.

Sugita, M Basuk. 2010.  Pendidikan Antikorupsi.  http://id.shvoong.com/society-and-news/spirituality/1684695-pendidikan-antikorupsi/ Diakses pada tanggal 20 Januari 2011

Sumiarti. 2007. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan  Insania.Vol. 12 No. 2. 1 Mei-Ags 2007. Hlm. 189-207

Syahdan, Sukasah. 2007.  Esei Tentang Korupsi. Volume I Edisi no. 1, 27 Maret 2007. Hlm. 1.

Young & Freedman. 1999. Fisika Universitas edisi kesepuluh jilid I. Jakarta: Erlangga. Hlm. 99, 164, 211, 232.

Young & Freedman. 1999. Fisika Universitas edisi kesepuluh jilid II. Jakarta: Erlangga. Hlm. 266, 499,532,544.

Tafsir, Ahmad. 1992. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 41-45

Yudhoyono, Susilo Bambang. 2010. Lima Isu Penting Pendidikan. MajalahKampus No.5/Vol.1/Juni 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s